BREAKING

guru

honorer

Pos Terbaru

PP Nomor 49 Memperkecil Kesempatan Honorer Bersuia Lebih Tidak Bisa Direkrut

PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Diprotes Ketua Umum Forum Komunikasi K2 Indonesia (FKK2I) Iman Supriatna. Menurut dia, PPPK bukan membuka harapan baru tapi justru sebaliknya, yakni membuat para honorer kebingungan dan khawatir.
infoptk

"honorer K2 waswas karena ada beberapa pasal di dalamnya yang mengatur tentang proses perekrutan yang tidak berkeadilan bagi honorer bersuia di atas 40 tahun," kata Iman kepada JPNN, Jumat (7/12).

Peraturan PP 49 adalah cara pembuangan honorer besar-besaran. Seharusnya pemerintah bisa membuat formula khusus yang berkeadilan. Terutama bagi honorer yang sudah lama pengabdiannya.

"Yang bisa membedakan honor baru dan lama, ada di masa pengabdiaanya," ucapnya.

Pemerintah, lanjutnya, mestinya mendukung langkah Badan Legislasi DPR RI mengajukan percepatan RUU ASN. Dengan penetapan RUU ASN bisa menjadi penyelesaian bagi honorer yang berkeadilan.Sayangnya, pemerintah sampai sekarang belum menyerahkan daftar inventarisir masalah (DIM) yang menjadi salah satu syarat disahkannya RUU ASN.




#honorer #Guru #sertifikikasi

Petunjuk Teknis Penilaiaian Kinerja Guru 2018

pedoman pk guru

Isu Terkini dan Perkembangan Kebijakan Terbaru:
  • PP 11 / 2017 Tentang Manajemen PNS
  • PP 19/2017 Tentang Perubahan PP74/2008 Tentang Guru.
  • Gerakan Nasional Literasi
  • Perpres no 87/2017
  • 5 Hari Sekolah dan Full-Day School, 6 hari Sekolah
  • Beban Kerja Guru
  • Kenaikan Pangkat Otomatis, BUP
  • SIM PKB, Komunitas PKB
  • TIM-PAK
Tujuan :
  1. Menjelaskan pengertian PK Guru
  2. Menjelaskan proses PK Guru
  3. Menghitung nilai PK Guru dan suplemennya
  4. Menyusun berkas laporan PK Guru
  5. Menilai berkas laporan PK Guru.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 2/ 2015 TENTANG RPJMN 2015-2019: Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan sub bidang pendidikan diprioritaskan untuk:
Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan
melalui:
• penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar
siswa;
• pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sahih dan andal serta dilakukan secara
transparan dan berkesinambungan;
• peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program
dan keselarasan disiplin ilmu;
• pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam
jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP; dan
• pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan
profesi/kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas.

Lengkapnya bisa di di download di sini

Alteenatif Link Download


#honorer #Guru #sertifikikasi

Soal Ujian Semester 1 Kelas 5 SD Kurikulum 2013

Penilaian Akhir Semester Ganjil di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan sederajat dengan Kurikulum 2013 dilaksanakan pada bulan Desember 2017. Jadwal Penilian akhir sekolah (PAS) dulu dikenal Ujian Akhir Semester (UAS) ini ditentukan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan kalender pendidikan. UAS adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
Soal ujian kelas 5

Soal PAS Semester 1 disusun menggunakan pendekatan tematik, sesuai dengan metode yang digunakan Kurikulum 2013. Muatan materi ajar tematik Kurikulum 2013 untuk Kelas 5 adalah Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya. Sedangkan Matematika dan PJOK menjadi mata pelajaran yang terpisah dengan pembelajaran tematik. 

Pada kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 memiliki 5 tema, setiap tema memiliki 3 subtema, dan setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran. Soal UAS kelas 5 SD/MI semester 1 Kurikulum 2013 pada setiap tema terdiri dari beberapa kompetensi dasar dari muatan materi mata pelajaran. Setiap tema berbeda, tergantung dari muatan mata pelajaran yang muncul di setiap temanya.

Soal PAS Semeter 1 kelas 5 Kurikulum 2013 disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Selengkapnya kumpulan soal UAS kelas 5 SD/MI Kurikulum 2013 yang disertai dengan kunci jawabannya bisa didownload melalui tautan berikut ini:

Honorer K2 Menjadi Korban Kebijakan Pemerintah

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI) melalui Ketua Umum Riyanto Agung Subekti atau Itong mengatakan honorer K2 menjadi korban kebijakan yang kurang bijak. Seharusnya honorer K2 dituntaskan dulu. ini malah membuka penerimaan CPNS 2018 di mana K2 tua terkubur dalam kebijakan tersebut.

“Luka lama belum sembuh kini pemerintah resmi memberlakukan PermenPAN-RB Nomor 61 Tahun 2018 yang mengatur pengisian formasi CPNS 2018 yang kosong. Bisa dibayangkan enggak bagaimana hati kami terkoyak-koyak," kata Itong, Sabtu (24/11).

Dalam aturan itu tidak hanya pelamar dari jalur umum yang dikurangi nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar (SKD). Jalur khusus termasuk honorer K2 juga. Namun, kebijakan itu hanya mengamodir segelintir.

PermenPAN-RB 61/2018 bagai sembilu yang mengiris-iris relung hati yang lukanya menganga. Luka lama belum terobati kini kembali tergores dengan aturan yang semakin menjepit dan menyisihkan nasib K2 tua.

“Kebijakan tidak pro K2 ini semakin menyuburkan antipati kepada pemerintah. Kami memang sudah enggak berharap banyak kepada pemerintah sekarang. Mudah-mudahan, ada pemimpin baru yang lebih melihat kami dari aspek kemanusiaan,” tegasnya

Guru Kebumen Gugat Presiden dan KemenPANRB di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terkait Kebijakan Penerimaan CPNS

Kebijakan pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi honorer masih tetap membatasi kesempatan honorer untuk ikut tes CPNS 2018. Ada 48 guru honorer Kabupaten Kebumen menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin ke PN Jakarta Pusat.
Honorer Gugat Presiden

Sidang pertama sudah dilaksanakan, Kamis (22/11). Sayangnya, presiden dan Menteri Syafruddin tidak hadir atau pun mengirim kuasa hukumnya ke sidang. Alhasil para penggugat merasa kecewa karena telah gagal menemui presiden maupun MenPAN-RB.

"Guru-guru honorer ini sudah melakukan demo tiga hari. Namun tidak diterima presiden maupun MenPAN-RB. Mereka berharap hari ini bisa bertemu dengan salah satu pejabat negara tersebut, tapi akhirnya harus kecewa lagi," kata Dr Andi Asrun SH MH, pengacara guru honorer Kebumen, Kamis (22/11).

Melalui demontrasi kemaren juga tidak di tanggapi, kini mereka honorer  akan melanjutkan melalui jalur hukum untuk menggugat aturan yang di keluarkan pemerintah yang tidak berpihak sama sekali.

Besaran honor ini, lanjutnya, sangat tidak manusiawi. Sudah menerima honor sangat kecil masih dihambat ikut seleksi akibat syarat 35 tahun. "Syarat usia ini seharusnya diterapkan para fresh graduate. Bukan diterapkan kepada guru-guru yang telah bekerja lebih dari 10 tahun," terang Andi.

Guru honorer menuntut janji Jokowi untuk memerhatikan nasib guru honorer saat menghadiri HUT PGRI dan Hari Guru Nasional di Stadion Bekasi pada November 2017. Sudah setahun, janji tinggal janji. Selain menggugat ke PN Jakarta Pusat, guru honorer juga mengajukan uji materi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS 2018. Mereka menilai syarat usia 35 tahun bertentangan dengan jiwa dan roh UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN.

"Majelis Hakim memerintahkan panitera agar presiden dan Menteri PAN-RB dipanggil kembali untuk hadir sidang 13 Desember 2018," pungkasnya.

baca juga tentang #beritahonorer lainyya klik disini 

sertifikasi

kurikulum

cpns

 
Copyright © 2018 Info PTK | Cek Dapodik | Info GTK
Design by Infotpk | Distributed by Infoptk.