BREAKING

Guru yang Mengajar Pada Rombel Di Bawah Rasio 1:20, Tunjangan Sertifikasi (TPG) Tetap DIbayar

Degan terbitnya Surat Edaran Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 36762/B.B1.1/GT/ 2016 Tanggal 24 November 2016 Tentang Rasio Minimal Jumlah Peserta Didik Terhadap Guru. Mensirnakan kekwatiran guru yang peserta didiknya kurang dari 20 orang.
Surat Edaran Rasio Guru terhadap Siswa

Hal ini tentu akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi guru yang sekolahnya terletak memang di wilayah yang penduduknya sedikit seperti di desa-desa yang terpencil, yang jumlah peserta didiknya sedikit serta tingkat kesadaran masyarakat untuk bersekolah masih sangat minim.

Tentu saja surat edaran Dirjen ini jangan menjadikan sekolah malas untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan minat belajar di sekolahnya, karena surat edaran ini hanya berlaku untuk akhir tahun 2016, suatu saat peraturan pemerintah no 74 tahun 2008 tentang Guru akan berlaku sepenuhnya.

Berikut isi surat edaran Dirjen :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan ketentuan rasio minimal guru terhadap peserta didik berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru terkait dengan pembayaran Tunjangan Profesi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut ; 

I. Ketentuan rasio dalam Pasal 17 ayat (I) merupakan perbandingan jumlah peserta didik pada setiap 1 (satu) rombongan belajar dengan 1 (satu) guru yang mengampu rombongan belajar tersebut pada setiap satuan pendidikan. 

2. Ketentuan angka I di atas, bagi satuan pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap guru sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (I) dan tidak mempunyai rombongan belajar pararel, telap dapat dibayarkan tunjangan profesinya. 

3. Jika terdapat kelas paralel, maka masing-masing rombel harus memenuhi rasio peserta didik terhadap guru sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1 ). 

4. Aturan pada angka 1, 2 dan 3 di atas, tidak berlaku bagi satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan layanan khusus, oleh karena itu guru pada satuan pendidikan tersebut tetap berhak atas tunjangan profesi. 

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terimakasih. download surat edaran lengkapnya. klik disini

Tentang ""

Blog yang berisi artikel/tulisan seputar dunia pendidikan secara umum, serta Media Pembelajaran Email : infoptkdotcom@gmail.com Facebook : https://www.facebook.com/infoptkdotcom.

3 komentar:

  1. sampai saat ini kami guru non pns belum cair TPG nya untuk triwulan 3 & 4 mohon diairkan segera pak Mentri jgn memperhatikan guru PNS saja karena gaji kami dari yayasan sedikit alau bisa hendanya dicairkan setiap bulan

    BalasHapus
  2. Saya albiner Marpaung guru SMP Neg1 pulau Rakyat Kabupaten Asahan kisaran yang ingin aku tanya kenapa begitu keluar SK dirjen sertifikasi guru sering kali bermasalah kalau ditanya kedinasan pendidikan bagian operator yang kami terima jawaban No kode mata pelajaran muatan lokal sering kali tidak singkron kami guru SMP mata pelajaran muatan lokal mohon dibantu bagaimana caranya sebelum dan sesudah saya ucapkan terimakasih banyak

    BalasHapus
  3. Bpk pemangku jabatan yth.saya sangat gelisah dengan keadaan dapodik saya yang bermasalah, tgl 28/4/2017 sudah dperbaiki data, jam mengajar 20 jam linier tambah tugas tambahan sbg Wakasek Kurikulum 12 jam=32 jam .Tgl 02/5/2017 Valid lalu diprint, tgl 10/5/2017 cek kembali menjadi invalid.Tugas tambahan tdk masuk.Bagaimana bisa seperti ini.Tolong bantuannya.

    BalasHapus

Silahkan berikan komentar dan jawaban pertanyaan dari saudara kita demi kemajuan kita bersama

 
Copyright © 2017 Info PTK | Cek Dapodik | Info GTK
Design by Infotpk | Distributed by Infoptk.