TERBARU

Tahapan Rasionalisasi PNS Akan Segera Dimulai Pada Bulan Mei

PNS dengan Kinerja Terburuk Dirumahkan

Begini cara pemerintah memilih dan memilah PNS yang akan kena Rasionalisasi. Tahapan Rasionalisasi atau pemangkasan sejumlah Pegawai Negeri Sipil akan dimulai pada bulan Mei 2016. Langkah awal berupa audit organisasi, disusul dengan pemetaan SDM, dan penilaian kinerja. Hasil penilaian akan dirangking, PNS dengan rangking kinerja terbawa/terburuk akan dirumahkan.
Mentri Kemenpan RB

Kepastian rasionalisasi jumlah PNS itu disampaikan MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi di hadapan para sekretaris daerah provinsi se-Indonesia di kantor kemenpan-RB, Selasa kemaren (8/3).

"Rasionalisasi akan kami lakukan mulai 2017. Pengurangan ini dalam upaya menurunkan belanja pegawai yang saat ini masih 33,8 persen," kata Yuddy Chrisnandi di acara rapat kordinasi pendayagunaan aparatur negara tingkat provinsi itu.

Beliau menerangkan, seharunya porsi belanja pegawai di APBN sudah turun, yakni 33,8 persen‎. namun, menurutnya angka itu masih terlalau tinggi dan harus diturunkan lagi. Cara menurunkannya, kata Menpan Yuudy, salah satunya dengan cara mengurangi PNS yang dinilai tidak punya kualifikasi, kinerja buruk, serta tidak kompeten. 

Belanja APBD rata-rata di atas 50 persen

Terlebih lagi, untuk tingkat daerah, belanja pegawai masih cukup besar. Yuddy menyebut 134 daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen dan beberapa di atas 70 persen. Yuddy mengatakan, kebijakan rasionalisasi saat ini masih dalam tahap kajian dan akan diterapkan mulai 2017.

"Kajian rasionalisasinya sudah hampir selesai dan bisa dilaksanakan tahun depan (2017). Tahap awal, kita bikin 10 persen. Misal di Kantor KemenPAN-RB ada 360 pegawai, akan dibuat rangking satu sampai 360. Bila yang dirasionalisasi 10 persen, berarti ada 36 PNS langsung kita pensiunkan dini," terangnya.

Satu juta PNS aktif dan 5 Ratus ribu PNS masuk usia Pensiun

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menambahkan, pada acara yang sama. Rasionalisasi jumlah PNS akan dimulai 2017 hingga 2019. Targetnya, satu juta PNS dipensiunkan lebih dini, alias dirumahkan. Ditambah ada 500 ribu PNS yang masuk masa pensiun pada 2017-2019. Total, ditargetkan ada pengurangan 1,5 juta PNS. (baca juga : Daftar PNS Yang Kena Rasionalisasi Akan di Pensiun Dini, Mendapatkan Pesangon?)

Menteri Baru KemenPAN-RB, Apakah Melanjutkan Program Pemangkasan Sejuta PNS?

Artikel Terkait

Website ""

Email : infoptkdotcom@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/infoptkdotcom
Google + : https://plus.google.com/+opperantoni

53 komentar:

  1. PAK MENPAN KALO BENAR ADA RASIONALISASI, SEBAIKNYA YANG SARJANA STRATA SATU JUGA DICEK KEABSAHANNYA, KARENA TIDAK SEDIKIT PNS YANG IJAZAHNYA DAPAT BELI. UJI LAGI PARA S1, TIDAK USAH REPOT-REPOT SKRIPSINYA SAJA DI PRESENTASIKAN DAN UJI MEREKA DENGAN ISI DARI SKRIPSINYA, DIMANA DIA MELAKSANAKAN PENELITIAN DLL....

    BalasHapus
    Balasan
    1. YA BENER ITU, S1 BAJAKAN BIKIN SIAL

      Hapus
    2. YA BENER, S1 BAJAKAN, BIKIN SIAL.

      Hapus
  2. JIka ingin agar ilmu guru tambah meningkat, ditatar dulu dalam ilmu keguruan ( paedagogik, teori kejuruan, ilmu spesialisasi, peraturan2 dan aplikasinya), baru setelah itu di UKG. UKG yang ada sekrang belum terasa manfaatnya karena tidak ada followup nya . Penanataran yang diadakan selama ini hanya seputar perubahan kurikulum

    BalasHapus
  3. Rasionalisasi bisa saja dilakukan..tapi betul betul rasional..yang jadi pokok permasalahan sebenarnya..si pns itu sendiri yang tak punya kemampuan ..atau si pns memiliki kemampuan tetapi secara penempatan kurang berkualifikasi si pns itu ditempatkan...sebetulnya yang paling baik itu sebelum dilakukan rasionalisasi terlebih dahulu semua diuji ulang...sampai dimana tingkat kemampuannya...bukan berarti yang berijazah tendah kualitasnya juga rendah..ya bukti nya menteri susi..beliau memiliki kualifikasi yang melebihi orang yg bergelar s2 bahkan s3

    BalasHapus
  4. Rasionalisasi bisa saja dilakukan..tapi betul betul rasional..yang jadi pokok permasalahan sebenarnya..si pns itu sendiri yang tak punya kemampuan ..atau si pns memiliki kemampuan tetapi secara penempatan kurang berkualifikasi si pns itu ditempatkan...sebetulnya yang paling baik itu sebelum dilakukan rasionalisasi terlebih dahulu semua diuji ulang...sampai dimana tingkat kemampuannya...bukan berarti yang berijazah tendah kualitasnya juga rendah..ya bukti nya menteri susi..beliau memiliki kualifikasi yang melebihi orang yg bergelar s2 bahkan s3

    BalasHapus
  5. Rasionalisasi bisa saja dilakukan..tapi betul betul rasional..yang jadi pokok permasalahan sebenarnya..si pns itu sendiri yang tak punya kemampuan ..atau si pns memiliki kemampuan tetapi secara penempatan kurang berkualifikasi si pns itu ditempatkan...sebetulnya yang paling baik itu sebelum dilakukan rasionalisasi terlebih dahulu semua diuji ulang...sampai dimana tingkat kemampuannya...bukan berarti yang berijazah tendah kualitasnya juga rendah..ya bukti nya menteri susi..beliau memiliki kualifikasi yang melebihi orang yg bergelar s2 bahkan s3

    BalasHapus
  6. Rasionalisasi bisa saja dilakukan..tapi betul betul rasional..yang jadi pokok permasalahan sebenarnya..si pns itu sendiri yang tak punya kemampuan ..atau si pns memiliki kemampuan tetapi secara penempatan kurang berkualifikasi si pns itu ditempatkan...sebetulnya yang paling baik itu sebelum dilakukan rasionalisasi terlebih dahulu semua diuji ulang...sampai dimana tingkat kemampuannya...bukan berarti yang berijazah tendah kualitasnya juga rendah..ya bukti nya menteri susi..beliau memiliki kualifikasi yang melebihi orang yg bergelar s2 bahkan s3

    BalasHapus
  7. Rasionalisasi bisa saja dilakukan..tapi betul betul rasional..yang jadi pokok permasalahan sebenarnya..si pns itu sendiri yang tak punya kemampuan ..atau si pns memiliki kemampuan tetapi secara penempatan kurang berkualifikasi si pns itu ditempatkan...sebetulnya yang paling baik itu sebelum dilakukan rasionalisasi terlebih dahulu semua diuji ulang...sampai dimana tingkat kemampuannya...bukan berarti yang berijazah tendah kualitasnya juga rendah..ya bukti nya menteri susi..beliau memiliki kualifikasi yang melebihi orang yg bergelar s2 bahkan s3

    BalasHapus
  8. Pak MenPAN yth...tidak adil rasanya..jika hanya PNS golongan I dan II yang nota bene pendidikannya SD,SMP dan SMA yang kena rasionalisasi...apakah mereka yang berpendidikan S1 juga tidak di kaji..jika mereka di rasionalisasi banyak di antara golongan rendah ini akan terpuruk ekonominya..kalaupun di berikan pesangon...akan ha is di potong oleh bank tempat mereka sebagai debitur..karena bank juga tidak mau mengambil resiko...lalu kalau sudah demikian bagaimna mereka akan membiayai hidup termasuk biaya pendidikan anak anak mereka..kalau kita mau jujur golongan rendah ini jauh Dari potensi korupsi..karena jabatan sebagai pesuruh atau caraka jauh Dari peluang itu...semoga rencana rasionalisasi ini visa dikaji ulang..agar tidak menimbulkan masalah baru...

    BalasHapus
  9. Setuju aja lw rasionalisasi pak,,asalkan kan pesangonnya rasional, ntar pesangonnya cuman 200juta sama aja bohong habis buat nutup hutang bank..belum lagi lw daftar pns nya wani piro?? Mikiirrrr dooooong

    BalasHapus
  10. rasionalisasi memang perlu dilaksanakan namun,bagaimana dengan PNS yang memiliki kemampuan tidak ditempatkan sesuai kwalifikasinya, bahkan tugas kantor dipercayakan kepada sukwan/honorer(SK honorernya abal-abal, usianya dah lebih dari 40th lagi. Kondisi seperti ini banyak terjadi di UPTD Pendidikan TK/SD Kab.Kediri. Kami PNS yan tidak berdaya. Mohon untuk di cek kebenaranya, karena banyak para pimpinan yang menyelewengkan wewenangya.terimakasih untuk perhatian dan tindakannya.

    BalasHapus
  11. Apakah Menpan bisa menjamin PNS lulusan S1 kompetensinya lebih tinggi dari tamatan SMA, sedangkan kenyataannya banyak lulusan sarjana yang kompetensinya rendah, ini bisa dibuktikan di lapangan

    BalasHapus
  12. waktu pengisian e pupns banyak juga yang lulusan S1 minta bantuan sama lulusan SMA karena mereka tidak menguasai IT bahkan ada yang minta bantuan sama honorer, ini sangat memalukan

    BalasHapus
    Balasan
    1. Benar skali pak. E-pupns lalu aja banyak pegawai kantoran minta bantuan para operator. termasuk say jg membantu para pegawai untuk entry datanya. memalukan skali seorang pegawai kantoran kok GAPTEK...

      Hapus
  13. Ini semua gara-gara otonomi daerah dan pemekarannya. Kabupaten/kota sekehendak hatinya dalam pembelanjaan daerah. Nafsu orang daerah yang memecahkah daerah dengan dalih pemekaran daerah, padahal tujuannya ingin menjadi penguasa didaerah, sehingga apapun carannya ditempuh dengan memperbanyak jumlah kecamatan serta oerangkatnya, semunnya membutuhkan pengangkatan pns baru, itulah yang membengkakkan belanja negara. Salah siapa? Kalau pemekaran wilayah tak terkendali maka negara akan colaps. Padahal cakupan layanan pemerintah tak pernah bertambah kepada masyarakat

    BalasHapus
  14. Rasionalisasi Dampak dari Otonomi kebablasan. Otonomi menyebabkan Pemekaran wilayah yang sebenarnya tak perlu. Pemekaran wilayah adalah nafsu orang jadi penguasa daerah yang membutuhkan dana untuk daerah baru baik infra struktur maupun sdm baru (perangkat baru :Lurah,camat, jajaran pemkab/pemkot). Tapi kenapa didiamkan pemerintah? dan ini adalah gila. Sementara penerimaan pns terus saja berlangsung.

    BalasHapus
  15. apa ada jaminan lulusan S1 lebih baik dari lulusan SMA sederajat?

    BalasHapus
  16. Yang harus di cermati dan di pahami rasionalisasi PNS lulusan SMA ADALAH apakah ada jaminan lulusan S1 kompeten dalam berkerja. Sepengetahuan saya nilai akademis tidak berbanding lurus dengan pengalaman berkerja.
    Bagaimana DENGAN PNS LULUSAN S1 YANG TIDAK KOMPETEN DAN MALAS BERKERJA. APAKAH ADA RASIONALISASI JUGA!!!!???

    BalasHapus
  17. Kalau memang belanja pns memberatkan negara, harusnya jgn ada penerimaan cpns lagi... Bukan memangkas yg sudah mengabdi.. Jika dirasa kurang kompeten.. Mesti diadakan diklat untuk meningkatkan kemampuan pns dalam kinerja terlebih dahulu baru evaluasi lagi... Jika nanti ternyata pns ybs masih tak layak... Barulah dirumahkan..

    BalasHapus
  18. maaf pak mentri,apkah program rasionalisasi ini trmasuk bgian dr program knspirasi global,krn sy prnh bc brita bhwa nantiny wna jg bs mndftr pns,trmsuk calon presiden adalah wni mskpun wni nya knversi
    (bkan asli)dulu cina hanya menguasai bisnis/indstri,skrg sdh mau mguasai politik(bbrp daerah kadanya cina.)tnaga krja cina sdh bnyk masuk dg brbgai mcm prfsi,politisi mereka brsaha mmbuat undang2 agar birokrasi nantiny jg dkuasai,n klo smp smua sdh dkuasai mreka maka waspda tntg kmungkinan trjadi pristiwa yg lbh dahsyat dr trgedi
    65

    BalasHapus
  19. maaf pak mentri,apkah program rasionalisasi ini trmasuk bgian dr program knspirasi global,krn sy prnh bc brita bhwa nantiny wna jg bs mndftr pns,trmsuk calon presiden adalah wni mskpun wni nya knversi
    (bkan asli)dulu cina hanya menguasai bisnis/indstri,skrg sdh mau mguasai politik(bbrp daerah kadanya cina.)tnaga krja cina sdh bnyk masuk dg brbgai mcm prfsi,politisi mereka brsaha mmbuat undang2 agar birokrasi nantiny jg dkuasai,n klo smp smua sdh dkuasai mreka maka waspda tntg kmungkinan trjadi pristiwa yg lbh dahsyat dr trgedi
    65

    BalasHapus
  20. kami adalah selected people, kami diangkat melalui serangkaian tes yang telah ditetapkan pemerintah. mengabdi puluhan tahun dengan gaji yang ditetapkan oleh pemerintah (bukan mekanisme pasar). tapi sekarang dengan powernya pemerintah seenaknya mempermainkan nasib kami. membuat kebijakan akan memberhentikan kami dengan sejuta argumen. sementara pada mereka para elected people, beranikah pemerintah berbuat demikian?

    BalasHapus
  21. Kami adalah bahagian dari “selected people”. Kami diangkat menjadi PNS melalui serangkaian tes/seleksi yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah. Namun pemerintah sekarang dengan powernya seenaknya mempermainkan nasib kami. Dengan berbagai argument mengganti aturan dan membuat kebijakan yang seolah-olah itu maha benar. Kepada mereka bahagian dari “elected people” beranikah pemerintah berbuat hal yang sama?

    BalasHapus









  22. Bagus. sebab banyak juga intansi pemerintah yang tidak efesien. Ada pengangguran tidak kentara. Datang ke kantor baca koran ngobrol lalu pulang


    BalasHapus
  23. Bagus, sebab banyak intansi pemerintah yang tidak efesien, pengangguran tidak kentara. Datang ke kantor baca koran, ngobrol lalu pulang

    BalasHapus
  24. Sangat setuju rasionalisasi karena hampir 50% PNS tak bermutu hal ini disebabkan waktu dulu rekruitmen atas dasar kekerabatan atau kkn kebanyakan anak, keponakan atau titipan pejabat dari mulai guberbur, bupati kepala satuan kerja baik di provinsi dan kab/kota dan cara merangking kinerja harus obyektif yaitu melalui tim konsultan/ perguruan tinggi yang kredibel

    BalasHapus
  25. Sangat setuju rasionalisasi karena hampir 50% PNS tak bermutu hal ini disebabkan waktu dulu rekruitmen atas dasar kekerabatan atau kkn kebanyakan anak, keponakan atau titipan pejabat dari mulai guberbur, bupati kepala satuan kerja baik di provinsi dan kab/kota dan cara merangking kinerja harus obyektif yaitu melalui tim konsultan/ perguruan tinggi yang kredibel

    BalasHapus
  26. Mohon menpan bisa melihat langsung...bukan katanya...di lapangan yg bekerja rata rata kalangan bawah...semoga bisa lebih..jelas dan akurat

    BalasHapus
  27. Mohon menpan bisa melihat langsung...bukan katanya...di lapangan yg bekerja rata rata kalangan bawah...semoga bisa lebih..jelas dan akurat

    BalasHapus
  28. Ini kebijakan aneh dan sepertinya cuma asal ngomong saja tanpa pemikiran yang matang, Tahun 2014 masa pensiun diperpanjang sampai 58th yang tadinya 56th Kalau memang mau pengurangan ngapain diperpanjang dan justru malah menumpuk usia senja dipemerintahan yang sudah memasuki usia tidak produktif. Kalau memang mau mengurangi PNS masa pensiun tidak diperpanjang, tidak menerima PNS, itu juga sudah sangat efesien karena ledakan pensiun itu 2016,2017...

    BalasHapus
  29. Ini kebijakan aneh dan sepertinya cuma asal ngomong saja tanpa pemikiran yang matang, Tahun 2014 masa pensiun diperpanjang sampai 58th yang tadinya 56th Kalau memang mau pengurangan ngapain diperpanjang dan justru malah menumpuk usia senja dipemerintahan yang sudah memasuki usia tidak produktif. Kalau memang mau mengurangi PNS masa pensiun tidak diperpanjang, tidak menerima PNS, itu juga sudah sangat efesien karena ledakan pensiun itu 2016,2017...

    BalasHapus
  30. INILAH KEBIJAKAN ABAL2... ALIAS ABU2... TIDAK ADA PENERIMAAN PNS TAPI PENSIUN DIPERPANJANG... (LEBIH MEMPERTAHANKAN YANG MANULA DARIPADA YANG PRODUKTIF), SEKARANG MAU PEGURANGAN PADAHAL LEDAKAN PENSIUN ITU AKAN TERJADI 2016 DAN 2017. ( JADI GA PERLU REPOT2 ) KEMBALIKAN SAJA MASA PENSIUN 56 TAHUN. DIJAMIN BANYAK YANG PENSIUN DAN ITU SANGAT RASIONAL YANG MANULA USIA TIDAK PRODUKTIF PENSIUN.

    BalasHapus
  31. kalau pns rangkap jabatan bagaimana? pns pemda merangkap jadi kepala desa.
    di pemda masih dapat gaji walau 6 tahun tidak bekerja, di desa dapat tunjangan penghasilan selama menjabat kades.
    mohon peraturannya dievaluasi

    BalasHapus
  32. ADUUUUUUH KEBIJAKAN MEMBUAT GADUH

    "KERJA KERJA KERJA" SLOGAN PEMERITAH

    MENTERI BUAT KERIBUTAN ( PEMUDA DAN OLAH RAGA, HUKUM DAN HAM, BUMN, ESDM SEKARANG MENPAN)
    MAU DI KESALIN YAAAAAAAAAAAAA PILIHAN KITA JUGA MEMILIH PEMIMPIN YANG BEGITU PADA PEMILU LALU, AKHIRNYA PADA RIBUUUUUUUUUUUUTTT

    BalasHapus
  33. Langkah awal tawarkan saja bagi PNS yg Mau pensiun lebih dini...Saya kira banyak PNS yg ingin keluar karena berbagai Hal... Bukan hanya tdk kompeten.... tetapi sistem yg tdk bersih juga membuat suasana kerja tdk kondusif... mungkin banyak yg ingin pensiun utk alih profesi.... INI saja tawarkan dulu dengan kompensasi yg manusiawi tentunya... terima kasih...

    BalasHapus
  34. Mungkin bisa dicarikan solusi lain yang win-win solution, karena di Instansi tempat kami bekerja, jumlah staff Tata Usaha yang PNS hanya 6 orang sedangkan 18 orang lainnya adalah tenaga honorer, jika rasionalisasi dilakukan maka akan membuat jumlah personil PNS di instansi kami berkurang. Tentu tidak ideal lagi dengan perbandingan seperti itu.

    BalasHapus
  35. Mungkin bisa dicarikan solusi lain yang win-win solution, karena di Instansi tempat kami bekerja, jumlah staff Tata Usaha yang PNS hanya 6 orang dan hampir semua ijazh SLTA, sedangkan 18 orang lainnya adalah tenaga honorer, jika rasionalisasi dilakukan maka akan membuat jumlah personil PNS di instansi kami berkurang. Tentu tidak ideal lagi dengan perbandingan seperti itu.

    BalasHapus
  36. Mungkin bisa diberi solusi lain yang lebih rasional, kantor saya hanya ada 6 orang pns dan 18 lainnya masih honorer, jika pns ini dipangkas maka isi kantor didominasi pegawai honorer

    BalasHapus
  37. Rasionalisasi PNS siapa takut, tp hrs diuji dulu scra independen jika PNS kompetensinya bagus pemerintah berkewajiban memberikan tunjangan yg sesuai dengan kompetensi keahliannya, dan tetap mjd PNS sampai batas usia pensiun PNS trsbt.

    BalasHapus
  38. Rasionalisasi PNS yg digulirkan pemerintah terutama Mentri PAN sangat tidak sejalan dengan otonomi daerah terlalu banyak intervensi kedaerah sehingga Banyak para PNS daerah menjadi tidak fokus pada pekerjaannya ,wawas-wawas ,jangan -jangan kena Rasionalisasi juga ,pemerintahan Jokowi Jk sebagai tunggak pemerintahan yg buruk buat PNS se Indonesia ,yg seharusnya menikmati Hidup dengan tenang dan tidak dihantaui oleh kebijakan yang merugikan PNS kedepannya.kalau memang terjadi juga ini adalah awal dari pemerintahan yang sangat zolin buat PNS seindonesia seperti mimpi buruk disiang Hari ,mohon kepada presiden Jokowi jangan menyetujui Menterinya yg kontroversi kepada PNS

    BalasHapus
  39. logikanya tamatan s1 memang pasti lebih kompeten dibanding tamatan SMA, kok nyari andai- andainya terlalu kejauhan, kalo ada tamatan s1 malas dan berkinerja rendah... ya.. jumlahnya tetap dibawah 1% dibanding tamatan sma yang malas dan berkinerja rendah.. nah lho..

    BalasHapus
  40. rasionalisasi dapat dilakukan dgn cara sederhana saja :
    1. usia pensiun dikembalikan ke usia 56
    2. tidak perlu mengangkat pegawai baru untuk sementara
    3. razia ijazah s1 bagi pegawai yang kuliah di PT swasta yang abal-abal.
    4. buka pendaftaran bagi PNS yang mau pensiun dini akan diberikan pesangon sesuai pangkat atau golongan sperti rencana sebelumnya 800 jt bagi gol I dan II serta 1 milyar utk gol III keatas

    BalasHapus
    Balasan
    1. BAGUS BANGET SAYA SANGAT SETUJU DAN MUDAH2AN SELURUH PNS DAN RAKYAT INDONESIA SETUJU JUGA ! SYUKUR HITUNGANNYA MENURUT SELAMA MASA KERJANYA SUDAH BERAPA TAHUN ? NAH MASA KERJA ITU YANG DIHITUNG ATAU KALI GAJI POKOK WAKTU AKTIF. PEMERINTAH JANGAN PELIT CARA MENGHITUNG PESANGON BIAR YANG MENGAJUKAN PENSIUN DINI , BISA MENIKMATI SISA PESANGON SETELAH BAYAR HUTANG2 DI BANK DAN KOPERASI ATAU DLL. SEMOGA PAK JOKO WIDODO ALIAS BAPAK PRESIDEN RI , LANGSUNG MERESTUI PERMOHONAN KAMI INI PAK PRESIDEN YANG DARI SOLO , SAYA JUGA DARI SOLO LHO PAK PRESIDEN , TP BEDA NASIB.MENGHARAP TUNJANGAN KINERJA JUGA BLM JUGA BPK RESMIKAN ? KAPAN YA PAK PRESIDEN YANG BIJAKSANA ? SEMOGA BAPAK SELALU ADIL , BIJAKSANA , DAN MENSEJAHTERAKAN RAKYAT. AAMIIN AAMIIN AAMIIN YA ROBAL ALAMIN ALHAMDULILLAH HIROBIL ALAMIN X 6666.

      Hapus
  41. rasionalisasi PNS sangat wajar selama dilakukan secara alamiah, dimana pemerintah tak perlu dengan sistem paksa seperti gusur sana gusur sini, tapi cukup dengan Cara :
    1. tidak perlu mengangkat PNS baru
    2. umur pensiun dperciut kembali menjadi 56 tahun masa kerja
    3. membuka pendaftaran bagi PNS yang mau pensiun dini dengan pesangan kisaran 800 juta-an s/d 1,5 milyar maka angka 2 juta pensiun akan kita peroleh ditahun 2017
    4. razia bagi pegawai yang memiliki ijazah pada PT swasta untuk di croscek sapa tahu kuliah tidak tapi punya ijazah, 8 jutaan S1

    BalasHapus
    Balasan
    1. BETUL BANYAK SARJANA ABAL2 , BANYAK YANG PADA BELI.

      Hapus
  42. kalo pemerintah selalu memberikan teori-teori yang harus dijalankan oleh guru pasti negara kita tidak akan pernah bsa maju karena knapa pemerintah kita tidak mempertahankan teori ibu kartini dan khjar dewntara yang bagus itu liat dulu ahlak dan ilmu pengetahuan peserta didik sangat memuaskan. dan ingat meresahkan guru-guru dengan teori-teori yang dibuat itu tidak akan bsa berhasil coba survey guru-guru pasti mereka mau teori mereka sendiri yang dijalankan supaya kreafitas mereka knapa guru yang harus diurusi denga teori-teori padahal guru tempo2 sebelum adanya teori - teori aturan mengikat mereka banyak yang berhasil dengan anak didiknya kanap setelah adanya aturan-teori2 guru kita . . . . susah knap kita selalu ikut-ikutan membutkan teori kepada guru 2 kita padahal guru itu bukan pemerintah ataupun siapapun yamg membuat takdir mereka

    BalasHapus
  43. Kembali ke orde lama lagi

    BalasHapus
  44. Zaman SBY rekrut PNS setiap tahun,bahkan yg honor pun jd PNS,utang luar negeri tetap sedikit,tp sekarang moratorium 5 tahun,pensiunkan dini 1,5 juta PNS..tp utang pemerintah semakin bengkak...ky nya pemerintah kurang pandai kelola uang negara...enak zaman mu toh

    BalasHapus
  45. Silahkan pak mentri saya ngikut saja yg pntg menurut saya dibuat sebijak mungkin, bagamana bila saya berani ambil di rumahkan dini tapi belum berusia 50 th?? padahal saya walaupun blm 50 th mau daftar paling awal,,bila rasionalisasi benar-benar akan di laksanakan,,dgn adi!!??

    BalasHapus
  46. Setuju bae asal benar-benar adil, adil,tapi bagaimana yg usia belum 50 th,, tapi mau di pensun dini???

    BalasHapus

Silahkan berikan komentar dan jawaban pertanyaan dari saudara kita demi kemajuan kita bersama

 
Copyright © 2017 Info PTK | Cek Dapodik | Info GTK | Info Sertifikasi
Design by FBTemplates | Distributed by Kaizentemplate.