TERBARU

Siap-siap Tunjangan Profesi Guru Akan Dihapus

Pemerintah berencana mengganti/menghapus tunjangan profesi guru (TPG) dengan tunjangan kinerja setelah melalui pengamatan kinerja dan seleksi kompetensi guru. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Surapranata mengatakan, dasar penghapusan TPG karena tidak semua guru berkinerja bagus meskipun telah mendapat tunjangan itu. Kemendikbud pun menggariskan bahwa insentif kepada guru akan diberikan sesuai dengan kompetensi dan kinerja. 
UANG

”Ini artinya TPG harus disesuaikan. Pemerintah ingin secepatnya insentif berbasis kompetensi dan kinerja itu (direalisasi),” katanya di Jakarta kemarin. 

Pranata. menerangkan, penghapusan TPG sah dilakukan mengingat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebutkan bahwa besaran gaji PNS tergantung pada kinerja. ”Ke depan, tunjangan harus disesuaikan dengan tiga komponen uji yang akan dilakukan Kemendikbud, yakni penilaian kinerja guru (PKG), uji kompetensi guru (UKG), dan prestasi siswa,” ujarnya. 

Pranata melanjutkan, reformasi tunjangan guru akan dimulai tahun ini dengan penerapan UKG pada 19 November- 27 November. Selain itu akan dilaksanakan pula penilaian kinerja guru untuk memastikan kualitas dan transparansi evaluasi kinerja mereka. Dua hal itu akan menjadi menu pada pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB). ”Jadi rapor guru nantinya harus terdiri atas PKG, UKG, dan prestasi belajar. Adanya PKB ini merupakan terobosan baru pelatihan guru,” ujarnya. Guru besar FakultasI lmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Hafid Abbas menilai sertifikasi guru melalui portofolio dan pelatihan 90 jam tak lebih dari formalitas belaka. Guru tidak dilatih, melainkan hanya diberi sertifikat secara cuma-cuma. Hafid mendukung revisi sertifikasi guru karena tidak memberi dampak perbaikan atas mutu pendidikan nasional. 

Padahal penyelenggaraannya telah menguras 2/3 dari total anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN. ”Pada 2010 biaya sertifikasi mencapai Rp110 triliun. Namun Bank Dunia memublikasi guru yang sudah sertifikasi dan yang belum ternyata menunjukkan prestasi yang relatif sama,” tuturnya. Hafid menegaskan, ada tiga implikasi dari program sertifikasi yang mesti dibenahi. Pertama, Kemendikbud harus menghilangkan pola formalitas penyelenggaraan program sertifikasi guru. Kedua, kaitkan sertifikasi dengan pembenahan mekanisme pengadaan dan perekrutan calon guru di perguruan tinggi. Ketiga, sertifikasi guru harus diselenggarakan berbasis kelas. 

Selama ini mereka yang mengikuti pelatihan tidak dirancang untuk mengamati kompetensinya mengajar di kelas. ”Akibatnya sertifikasi guru tidak berdampak pada peningkatan mutu,” urainya. Sumber : koran-sindo.com

Artikel Terkait

Website ""

Email : infoptkdotcom@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/infoptkdotcom
Google + : https://plus.google.com/+opperantoni

10 komentar:

  1. saya sebagai abdi negara GURU) hanya pasrah dengan kebijakkan kebijakkan dari pemerintah

    BalasHapus
  2. Asmkm. penilai sebaiknya dari independen kompeten baik itu on line /seperti UKG dan praktisi pendidikan lokal yang berintegritas/dipercaya 30% nilai pedagogik 35%nilai profesional,20 NIlai kperibadian dan 15% nilai sosial. nilai UKG dibawah enam puluh dipotong 20 % untuk biaya pelatihan /diklat pendidik dan tng,kependidikan ini pendapat wasmkm wr wb.semoga dianalisa oleh penentu kebijakan kemendikbud RI









    BalasHapus
  3. Tidak banyak pejabat yang senang lihat guru sejahtera. Org yang berpikir hilangkan tunfung lebih baik diam...

    BalasHapus
  4. ini gak waras... bukannya di naikin honorernya malah di hapus

    BalasHapus
  5. semua orang adalah guru semua tempat adalah sekolah...bukan kesadaran yg membentuk realita..tp realita yg membentuk kesadaran..belajar.berjuang.bekerja.&bertakwa....kita hanya orang awam pasrah apa kata pemerintah...yg penting ngajar ikhlas karena allah....

    BalasHapus
  6. coba dinilai hasil mereka mendidik/mengajar....gak ada beda guru yg punya sertfifkat dengan yg tdk punya....YAKIN itu..

    BalasHapus
  7. klw tunjangan sertifikasi untuk meningktakn profesionalisme guru..tidak ada hasilnya..guru bersrtfkt dengan yg tdk sama...atau mereka tdk ada peningktan """SAMA SEKALI dengan sebelum bersrtfikt...YAKIN ITU..tpi klw tunjngan setfifksi untuk menngktkn kesejhteraan MEMANG Ada hasilnya....Saya Yakin semua SETUJU...

    BalasHapus
  8. Siapa yang jadi "orang" tidak lewat tangan guru? Sayang setelah jadi, banyak pemimpin tidak memuliakan guru. Tunj. sertifikasi tidak ada apa2nya dibanding tukin pegawai keuangan. Ternyata ngurusi uang lebih dihargai mahal daripada ngurusi anak bangsa, tapi ya...mau apalagi, sudah tidak ada apa2nya diotak atik lagi. Apakah barokah guru masuk penilaian sertifikasi? Sayangnya tidak. Padahal itu yang tidak ternilai. Terlalu murah jika keberkahan seorang guru hanya dihargai dengan tunj. profesi + diotak atik + dipersulit + digembar gembor+ diancam cabut. Jangan-jangan bangsa ini selalu terpuruk disebabkan bangsa ini kualat sama gurunya ...wallahu a'lam

    BalasHapus
  9. Tolong di kaji ulan sistem pemberian tunjangan profesi guru, sesuai apa belum dengan tujuannya, itu yang harus diperbaiki sayang kan dana yg sudah diberikan kalau tidak ada peningkatan kinerja malah meningkatnya itu dibidang perbankan :-)

    BalasHapus
  10. ambu ngowan sape pabenyak, jika uang tunjangan akan di hapus terutama bagi guru non pns, korang mantap pak aturannya

    BalasHapus

Silahkan berikan komentar dan jawaban pertanyaan dari saudara kita demi kemajuan kita bersama

 
Copyright © 2016 Info PTK | Cek Dapodik | Info GTK | Info Sertifikasi
Design by FBTemplates | Distributed by Kaizentemplate.