TERBARU

Guru

Honorer

Terbaru

Pemotongan Angggaran TPG Karena Anggaran Berlebih Tidak Akan Merugikan Guru Bersertifikasi

Kabar di media berita eletronik sempat mengkhatirkan rekan-rekan guru yang telah mendapatkan sertifikasi guru karena beredar pemerintah memotong anggaran TPG bagi guru yang telah bersertifikasi. Bahkan di media sosial berkembang bahwa sertifikasi guru akan di hapus. Sebenarnya Kementrian Keuangan yang di pimpin oleh Sri Mulyani meyampaiakan bahwa pemotongan dilakukan bukan pemotongan anggaran untuk guru yang berhak menerimanya namun pemotongan ini dilakukan kelebihan anggaran karena tidak semua guru sudah bersertifikasi Hasil analisa dan verifikasi Kemkeu menyimpulkan guru yang belum bersertifikasi guru ternyata juga di hitung sebagai penerimian TPG, sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar Rp 72,9 triliun.

Pemotongan Anggaran TPG


Pada APBN-P 2016, total dana anggaran tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun. Namun, setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

Anggaran Berlebih Tidak Akan Merugikan Guru Bersertifikasi


"Jadi gurunya memang enggak ada atau gurunya ada, tetapi belum bersertifikat, itu tidak bisa kami berikan tunjangan profesi. Kan tunjangan profesi secara persyaratan (berlaku) bagi mereka yang memiliki sertifikat. Coba bayangkan sebesar itu, Rp 23,3 triliun sendiri," kata Sri Mulyani.
"Ini barangkali pembelajaran untuk perencanaan (anggaran) yang lebih baik sehingga kita tidak membuat over budgeting yang membuat beban yang luar biasa besar," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani

"Kami melakukan penyesuaian untuk yang DAK non-fisik, terutama untuk tunjangan profesi guru. Ini saya mohon jangan seolah-olah (pemerintah) dibaca tidak punya komitmen ke pendidikan," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Semoga masalah angaran TPG secepatnya selesai dan pencairan ke daerah segera terealisasi, sehingga guru yang berhak dapat menerima tepat waktu. Demikianlah penjelasan Menteri Keunagan Sri Mulyani yang infoptk.com kutip dari kompas.com dan MetroTv, Mari kita sikapi segala berita yang berkembang di media elektronik yang begitu cepat dan terbuka kita selidiki kebenarannya agar rekan guru tidak resah dan meresahkan rekan guru dengan membagikan berita secara sepotong-sepotong. 

Sumber : Kompas.com

Menteri Asman : Permasalahan Pengangkatan Honorer K-1 dan K-2 yang Tak Kunjung Selesai Tidak Boleh Lagi Terjadi

Kabar baik untuk Honorer K1 dan K2 dari Menteri baru MenPAN-RB, setelah berjani untuk menyelesaikanpermasalahan pengangkatan CPNS bagi honorer, kini MenPAN-RB berjanji akan mengangkat honorer yang benar-benar berhak, bukan honorer abal-abal yang sering din protes oleh rekan honorer sendiri. Seperti pada kasus verifikasi honorer K2 dan K1 oleh BKN pada tahun kemaren 2015. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menegaskan bahwa permasalahan pengangkatan honorer K-1 dan K-2 yang tak kunjung selesai sejak tahun 2005 tidak boleh lagi terjadi.



Hal tersebut diungkapkan Menteri Asman disela-sela sambutannya pada Pemantauan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat Terkait e-performance dan e-budgeting, di Bandung, Jumat (26/08). Seperti diketahui, kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik terletak pada aparatur yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, penerimaan CPNS kedepannya harus dilaksanakan secara transparan guna menjaring aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan dalam pengadaan formasi.

Namun demikian, Menteri Asman juga mengungkapkan bahwa pengadaan formasi CPNS juga bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. "Ternyata formasi juga menentukan, tidak boleh lagi terjadi pembukaan formasi hanya karena saudaranya ingin jadi PNS. Kalau kebutuhannya riil, baru saya teken," katanya.

Menteri Asman juga menegaskan bahwa celah-celah seperti itu harus diawasi secara ketat untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik KKN. "Tidak boleh lagi terjadi tolong menolong dalam penerimaan PNS. Ini sudah bukan lagi jamannya seperti itu," tegasnya. Menurutnya, sejak pengangkatan honorer K-1 dan K-2, 60% ASN diantaranya hanya memiliki kemampuan di bidang administrasi. Sementara sisanya tidak lebih dari 40% yang memiliki kemampuan secara spesifik.

Demikian informasi terkini dari infoptk.com, ikuti selalu berita infoptk.com agar anda tidak tertinggal dalam perkembanagan penyelesaian honorer K2 dan K1 yang kini masih dalam tahap pembahasan pemerintah dengan DPR-RI.

 

Sumber : menpan.go.id

Tutorial Pengisian Kuis Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP)

Setelah rilis aplikasi Penjamin Mutu Pendidikan disingkat Aplikasi PMP pada tanggal 17 Agustus 2016, beberapa rekan operator sekolah mempertanyaan cara pegisian kuisoner atau PMP, berikut syarat dan video tutorialnya di bawah ini.

Syarat :

1. Aplikasi dapodik sudah terinstal dan dilengkapi. karena aplikasi PMP mengambil data dari aplikasi dapodik
2. download aplikasi PMP (download App PMP)
2. Instal aplikasi PMP (instalansi hampir sama dengan dengan Aplikasi Dapodik)
Cara pengisian aplikasi PMP

Langkah-langkah pengisian dapat di tonton tutorial dibawah ini :




-Pengisian kuisoner bisa dilakukan secara bertahap atau sebagian pertanyaan saja dengan catatan melakukan penyimpanan sehingga  pada saat melanjutkan, pertanyaan yang sudah di jawab tidak akan hilang.
-Setelah pengisian kuis silahkan lakukan penyimpanan dan verifikasi, untuk mengetahui jika soal kuis sudah terjawab semua
-Setelah semua komponen sekolah mengisi kuisoner, maka operator sudah bisa melakukan verfikasi dan pengiriman data
-jika ada yang kurang jelas silahkan untuk memberikan pertanyaan dikolom komentar atau melalui chating dengan admin infoptk.com

Kemendikbud Tetapkan 3000 Calon Guru Program SM-3T

Jakarta, Kemendikbud – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang luas dan heterogen, secara geografis maupun sosiokultural, memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi bebagai permasalahan, di antaranya permasaahan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Sebagai bagian dari NKRI, daerah 3T tersebut memerlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh agar daerah tersebut dapat maju bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T).

Program SM-3T ditujukan untuk para Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru tetap yayasan (GTY). Pada tahun ke-6 ini telah diumumkan melalui media daring sebanyak 3000 calon guru ditetapkan mengikuti program SM-3T. Para calon guru program SM-3T tersebut dipilih melalui beberapa tahapan seleksi, diawali dengan seleksi administrasi, tes akademik melalui media daring, wawancara, dan dilanjutkan dengan pra kondisi.

Pelaksanaan SM-3T sudah berlangsung selama 5 tahun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud pada saat itu, dan pada tahun ke-6 ini, peralihan pelaksanaan program SM-3T dilakukan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang saat ini berada di Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud.

Dalam pelaksanaannya, SM-3T melibatkan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dari 12 Universitas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Perwakilan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pendidikan) daerah 3T. Pelaksanaan Program sm-3T dilaksanakan selain untuk pemerataan mutu pendidikan di daerah 3T, juga menjadi wadah untuk calon guru memenuhi kebutuhan pendidik di setiap daerah di Indonesia. Peserta SM-3T akan ditempatkan di 56 Kabupaten di daerah 3T. Calon guru yang telah terpilih akan ditempatkan di daerah 3T selama satu tahun.

Pelepasan peserta SM-3T akan dilakukan serentak pada tanggal 31 Agustus 2016 secara telekonfrensi, dan pada tanggal 1 September 2016, peserta mulai diberangkatkan ke daerah sasaran program SM-3T. Sedangkan pada hari ini, dimulai dari tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2016 dilakukan koordinasi penetapan penempatan calon peserta Program SM-3T, sebagai upaya mensinergikan sumberdaya berbagai pihak terkait dalam menyukseskan penyelenggaraan program tersebut.

Proses rekrutmen telah dilaksanakan secara daring sejak tanggal 6 Juni pukul 09.00 WIB sampai dengan 4 Juli 2016 pukul 23.59 WIB. Informasi daring dilakukan melalui laman www.gtk.kemdikbud.go.id, seleksi.dikti.go.id/sm3t dan pada laman masing-masing LPTK, serta melalui media sosial. Tahun ini calon peserta berasal dari Program Studi PGPAUD, PGSD, PLB, Bimbingan Konseling, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Seni Budaya (Drama, Tari, Musik), Pendidikan Seni Rupa, Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Pendidikan Biologi, Pendidikan IPA, PPKn, Pendidikan IPS, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Geografi.

Kemudian juga Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sosiologi/Antropologi, Pendidikan Teknik elektro/Ketenagalistrikan, Pendidikan Teknik elektronika, Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Otomotif, Pendidikan Teknik Bangunan, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Tata Boga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarha Tata Busana, Pendidikan Kesejahteraan Tata Rias, dan Pendidikan Jasmani.

Sumber : Kemdikbud

Download Aplikasi Baru Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Anda

Tugas baru untuk Operator Sekolah (Ops)yang selama ini hanya mengurus dapodik, Tugas tambahan Ops kali ini ada hubungannya dengan Entri data pada Padamu  Negeri yang telah di tutup, pada aplikasi ini berupa kuisoner element sekolah. Untuk mengumpulkan data tentang mutu pendidikan dari sekolah yang ada di Indonesia, dari Jenjang SD sampai dengan SLTA di bawah kemdikbud. Dengan aplikasi ini diharapkan target pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, yaitu ;

  1. Standar Kompetensi Lulusan
  2. Standar Isi
  3. Standar Proses
  4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
  5. Standar Sarana dan Prasarana
  6. Standar Pengelolaan
  7. Standar Pembiayaan Pendidikan
  8. Standar Penilaian Pendidikan


Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang dikeluarakn Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud berisi beberapa kuesioner yang diisi oleh masing ­ masing Guru/PTK, Peserta Didik (PD), Komite dan Pengawas Pembina. Khusus PTK dan PD (termasuk Kepala Sekolah) yang terdata melalui aplikasi Dapodik, pada saat pengisian kuesioner tidak perlu untuk melakukan registrasi melalui aplikasi ini.

Cara download aplikasi PMP
Halaman dan cara download


Sedangkan untuk instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang terdiri untuk Sekolah, Guru, Siswa, Komite Sekolah, dan Pengawas Sekolah dapat didownload di laman resmi Kemendikbud http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/unduhan. (download cepat khusus pengunjung infoptk.com klik disini). 
Download Instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP)

Responden dari kuesioner Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) mewakili pemangku kepentingan sekolah antara lain:

1. Kepala Sekolah
Kepala Sekolah mengisi kuesioner untuk Kepala Sekolah dengan kode kuesioner KS. Hanya ada 1 (satu) responden Kepala Sekolah pada setiap sekolah.

2. Guru
Guru mengisi kuesioner untuk Guru dengan kode kuesioner GS. Responden guru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan guru kelas, tiap tingkat kelas minimal diwakili oleh 1 (satu) responden guru.

3. Siswa
Siswa mengisi kuesioner untuk Siswa dengan kode kuesioner SS. Responden siswa pada jenjang Sekolah Dasar (SD) merupakan siswa kelas 4, 5 dan 6, tiap tingkat kelas minimal diwakili oleh 10 (sepuluh) responden siswa.

4. Komite Sekolah
Komite Sekolah mengisi kuesioner untuk Komite Sekolah dengan kode kuesioner MT. Responden komite sekolah merupakan perwakilan orangtua siswa, tiap tingkat kelas minimal diwakili oleh 1 (satu) responden perwakilan orangtua siswa kelas tersebut.

5. Pengawas Pembina
Pengawas Pembina mengisi kuesioner untuk Pengawas Sekolah dengan kode kuesioner PS. Responden pengawas merupakan pengawas sekolah yang membina sekolah tersebut. Hanya ada 1 (satu) responden Pengawas Sekolah pada setiap sekolah.

Baca : Tutorial Pengisian Kuis Aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP)

Sertifikasi

PNS

Operator Sekolah

 
Copyright © 2016 Info PTK | Cek Dapodik | Info GTK | Info CPNS
Design by FBTemplates | Distributed by Kaizentemplate.